HARMONISASI KEWENANGAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG

UPT. PERPUSTAKAAN Universitas Esa Unggul Kampus Emas UEU - Jakarta Barat
Phone	:	021-5674223, ext 282
Fax	:
E-mail	:	[email protected]
Website	:	http://library.esaunggul.ac.id
Support (Customer Service) :
[email protected]

Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:

LIVE SUPPORT

Astrid Chrisafi

! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely

Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

Still Confuse?
Please read our User Guide

UEU » Undergraduate Theses » Hukum
Posted by [email protected] at 11/10/2018 15:40:56 • 538 Views

HARMONISASI KEWENANGAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG

Created by :
WAHYU NINGSIH ( 201341037 )

Subject:	HARMONIS PERATURAN UNDANG UNDANG
Alt. Subject :	HARMONY REGULATION LAW INVITATION
Keyword:	harmonisasi kewenangan pengujian peraturan puu di bawah uu

Description:

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki kewenangan yang tertuang dalam Pasal 24A UUD 1945, salah satu kewenangannya yakni menguji peraturan PUU dibawah UU terhadap UU. Kewenangan tersebut diderivatifkan pada UU Mahkamah Agung dalam Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi �Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan PUU dibawah UU atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku� , UU Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 20 ayat (2) butir b yang berbunyi �MA berwenang menguji peraturan PUU dibawah UU terhadap UU terhadap UU�, dan UU P3 dalam Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi �Dalam hal suatu peraturan PUU dibawah UU terhadap UU diduga bertentangan dengan UU pengujiannya dilakukan oleh MA�. Sedangkan pada Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berbunyi �MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan PUU di bawah UU terhadap UU, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU�. Hal ini terlihat bahwa kewenangan pengujian PUU di bawah UU terhadap UU menunjukkan pertentangan secara vertikal antara Pasal 31 ayat (2) UU MA terhadap Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan secara horizontal menunjukkan tidak harmonisasi antara Pasal 31 ayat (2) UU MA, Pasal 20 ayat (2) butir b UU Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat (2) UU P3. Berkaitan dengan permasalahan tersebut dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundangundangan (statute aproach). Dengan menggunakan metode penelitian normatif berupa kepustakaan atau studi dokumen berupa UU, risalah UU, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Dari studi yang didapat berupa risalah sidang perumusan kewenangan pengujian peraturan PUU dibawah UU terhadap UU yang tedapat dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan risalah sidang pembentukan UU MA, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU P3, maksud para pembentuk peraturan PUU tersebut MA berwenang menguji peraturan PUU dibawah UU terhadap PUU. Namun, terlihat para pembentuk UU MA, tidak mencantumkan frasa yang sama dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 pada Pasal 31 ayat (2) UU MA. Hal ini menjadi penting untuk dioptimalkanya Tim Khusus Penyelaras Rancangan Undang- Undang, mengingat UU diberlakukan untuk seluruh warga negara maka haruslah jelas dan tidak multitafsir.

Date Create	:	11/10/2018
Type	:	Text
Format	:	PDF
Language	:	Indonesian
Identifier	:	UEU-Undergraduate-201341037
Collection ID	:	201341037

Source :
Undergraduate Theses of Law

Relation Collection:
Fakultas Hukum

Coverage :
Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Rights :
@perpustakaan Universitas Esa Unggul 2018

Publication URL :
https://digilib.esaunggul.ac.id/harmonisasi-kewenangan-pengujian-peraturan-perundangundangan-di-bawah-undangundang-terhadap-undangundang-11468.html

[ Free Download - Free for All ]